Seriously?

Ketika Agama dan Kemanusiaan Tak Sejalan

Mulanya, saya berkesempatan membaca novel Silence-Hening karya Shusaku Edo secara tidak sengaja. Bukan karena tertarik pada tema Kristianitas saat membaca sinopsis di belakang buku, tapi lebih kepada aroma-aroma penderitaan dan penganiayaan yang terendus dari dalamnya. Tentang dilema yang mematikan sisi rohani: antara mengkhianati keyakinan atau kemanusiaan?

Buku Silence mengisahkan perjalanan pastor Portugis, Rodrigues, yang ditugaskan sebagai misionaris untuk melestarikan Kristianitas yang sempat bertumbuh di Jepang. Selain itu, ia juga punya misi lain yakni menemukan mantan gurunya, Ferreira, yang dikabarkan telah murtad. Pada abad ke-17 atau dikenal dengan periode Edo di Jepang, Kristianitas dilarang keras. Para penganutnya dikejar-kejar, dipaksa menjadi murtad,  dan dibunuh. Singkat cerita, Rodrigues pada akhirnya mengikuti jejak murtad sang guru, menjadi seorang penganut Buddha, menjadi abdi Jepang dan menetap di Jepang hingga akhir hidupnya. Setelah terpaksa menyangkal keimanannya dengan cara menginjak fumie — sebuah papan yang ditempeli gambar Maria dan Yesus –, otomatis ia sudah dikeluarkan dari misi dan seluruh haknya sebagai pastor dicabut.

Menyangkal Agama demi Kemanusiaan

Dalam memerangi Kristianitas, pihak berwenang (dalam cerita diwakili oleh tokoh bernama Inoue) di Jepang menyadari bahwa membunuh para pengikut dan pastor yang menolak penyangkalan hanya akan menciptakan perlawanan tanpa akhir. Sebab akan datang para misionaris baru dan muncul para pengikut baru. Mereka pun mengganti strategi dengan cara yang dinilai lebih efektif ketimbang siksaan fisik, ancaman dan eksekusi yaitu pemurtadan para pastor yang merupakan akar dari tumbuhnya Kristianitas di Jepang. Beberapa pastor sebelumnya menjelaskan kepada Inoue bahwa esensi keselamatan dalam Kristianitas bukan sekedar menggantungkan diri kepada Tuhan. Orang yang bersangkutan juga harus mempertahankan kekuatan hatinya dengan sekuat tenaga. Dengan begitu, mendapatkan penyangkalan seseorang terhadap agamanya, meski hanya di mulut saja, adalah akhir dari keimanannya.

Hal ini sesuai dengan bunyi ayat Injil Matius 10: 32-33 yang disampaikan Rodrigues dalam salah satu dialognya, “Kuperintahkan dia agar selalu mengingat ucapan Tuhan kami : Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barangsiapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-ku yang di surga.” Dalam cerita, Rodrigues pula-lah yang kemudian melakukan pengingkaran ini. Bukan karena tak tahan akan siksaan fisik tapi karena alasan kemanusiaan. Untuk menjatuhkan Rodrigues, Inoue mengurungnya dalam penjara yang dekat dengan lobang penyiksaan penduduk sipil. Ia dapat mendengar erangan dan rintihan mereka yang disiksa. Sesuatu yang menyiksa batinnya. Para tawanan akan dilepaskan jika Rodrigues menyangkal keimanannya. Sebaliknya, jika ia menolak dan tetap bertahan, para tawanan akan terus disiksa sampai mati. Ferreira berusaha meyakinkan Rodrigues untuk mengikuti jejaknya yang dulu juga diperlakukan demikian. Karena tak tahan lagi menyaksikan begitu banyak orang yang menderita, ia pun menyerah. Baginya, karya seorang misionaris yang sesungguhnya adalah berguna bagi orang lain, membantu orang lain. Seorang pastor akan merasa terisolasi kalau hidupnya tidak berguna bagi sesama. Ini jauh lebih penting daripada tugas lain yang diberikan oleh Gereja.

Dengan menginjak fumie, Rodrigues sadar bahwa ia telah dianggap sebagai noda hitam dalam sejarah misionaris dan dianggap mengkhianati rekan sesama pastor. Namun ia terus berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tak pernah mengkhianati Tuhannya. Ia merenung bahwa manusia tidak berhak menghakimi. Tuhan mengetahui kelemahan kita, melebihi siapa pun. Sebuah penghiburan yang terus ia berikan kepada diri sendiri. Setelah peristiwa penyangkalan, ia diberikan nama Jepang dan ditugaskan untuk menulis buku tentang pengingkaran terhadap agamanya. Namun ada catatan yang menemukan bahwa beberapa pelayannya dicurigai masih memeluk ajaran Kristen secara sembunyi-sembunyi dan memiliki beberapa barang yang dianggap benda suci orang Kristen. Demikian hidup Rodrigues (nama Jepangnya Okada San’emon) berjalan hingga akhirnya wafat karena sakit.

Mengabaikan Kemanusiaan demi Agama

Sayangnya, betapapun agama  mengajarkan pedoman hidup untuk berbuat baik terhadap sesama, tetap saja pengamalannya tak sejalan. Pertentangan antara kemanusiaan dan agama selalu ada. Kasus Pilkada DKI baru-baru ini adalah contoh relevan yang menyisakan catatan cacat dan luka tentang kemanusiaan. Salah satu artikel oleh Tempo online memberitakan penolakan beberapa masjid menshalatkan jenazah yang sebelumnya memilih calon gubernur tak seiman. Tak sedikit pula umat Muslim yang mudah sekali mengkafirkan dan memunafikkan orang lain hanya karena punya pandangan dan pendapat berbeda.

Selain itu, seperti dilansir dari media Tribunnews.com, Komnas HAM mencatat pelanggaran HAM meningkat selama penyelenggaraan pilkada DKI. Terutama pada poin kebebasan beragama dan berkeyakinan, misalnya dalam bentuk ujaran kebencian tentang agama dan rasisme yang disebarkan di media sosial. Hal ini tak terjadi hanya di DKI Jakarta, tapi juga pada Sulawesi Utara. Sebagai provinsi yang penduduknya mayoritas menganut agama Nasrani, mereka membalas diskriminasi yang terjadi di Jakarta kepada rumah ibadah milik umat muslim setempat.

Juga, gerakan unfollow dan unfriend marak di media sosial. Lebih jauh, ada juga yang menghapus akunnya karena tak tahan dengan viralnya nada-nada kebencian. Hubungan pertemanan yang terjalin sekian tahun seolah tak ada artinya. Pernikahan antara dua orang yang berbeda pendapat menjurus ke debat panas. Seakan asing, tak pernah saling mengenal, dan hanya ingin saling menyakiti.

Politik yang Memisahkan

Dia yang bukan saudaramu dalam iman, adalah saudara dalam kemanusiaan (Imam Ali bin Abi Thalib). Jika iman dan kemanusiaan menimbulkan pertikaian dan kebencian, maka faktor politik-lah yang kerap menjadi pemicunya. Pada contoh kasus pembantaian umat Kristen di Jepang misalnya. Dalam buku War and Religion : An Encyclopedia of Faith and Conflict (2017) oleh (ed) Jeffrey M. Shaw Ph.D.,Timothy J. Demy Ph.D, disebutkan bahwa mulanya misionaris Ordo Jesuit (Serikat Yesus) datang untuk menyebarkan agama Katolik melalui perdagangan yang terjalin antara Portugis dan Jepang. Di bawah pimpinan Francis Xavier, para misionaris datang dengan membawa ajaran Katolik Roma pada tahun 1549. Di awal kedatangannya, mereka diterima dengan sangat baik dan berhasil mengkristenkan banyak penduduk asli. Para pemeluk agama yang baru hidup berdampingan dengan damai bersama penganut agama Budha mayoritas.  Ordo Jesuit bahkan mengambil peran dalam menjalankan pemerintahan Nagasaki, yang menjadi pusat perdagangan Jepang, terutama dengan negara-negara barat. Tahun 1600, penduduk lokal Jepang yang mengakui dirinya Kristen mencapai 300.000 orang. Para daimyo atau pembantu tetap Shogun juga termasuk di dalamnya.

Namun perkembangan agama Kristen yang pesat membuat penguasa menjadi khawatir. Ajaran Kristen bertolak belakang dengan sistem masyarakat feodal sehingga menimbulkan ancaman politik di masa yang akan datang. Misalnya, ajaran Kristen menolak pemerintahan yang tidak berkeadilan seperti pembayaran upeti dan tidak mengakui adanya dewa-dewa Shinto. Untuk mencegah akibat-akibat yang merugikan wibawa pemerintah nantinya, maka sejak tahun 1612, dilakukan penindasan tegas terhadap agama Kristen. Kapal dagang asing dan orang asing dilarang masuk pelabuhan Jepang. Para misionaris asing diusir. Mereka yang bertahan di Jepang bersama dengan para penganut agama Kristen lokal diburu, disiksa serta dipaksa untuk murtad.

Pengaruh politik dalam perang antara kemanusiaan dan agama juga tercermin dalam pilkada DKI tahun 2017. Saya memang tidak akan menyentuh ranah privasi soal keyakinan dalam memilih calon gubernur muslim atau non-muslim. Karena ini adalah dapur pribadi setiap orang. Saya hanya akan fokus pada tindak pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh sesama manusia, khususnya umat Muslim pada contoh kasus yang tersebut di atas. Tidak menshalatkan jenazah hanya karena berbeda pilihan politik adalah kemunduran besar dalam hidup beragama. Pun, mengkafirkan orang lain dan terlalu percaya diri akan masuk surga. Pernahkah membaca cerpen Robohnya Surau Kami oleh A.A Navis. Seorang tidak dijamin masuk surga meski selama hidupnya sudah dan hanya fokus beribadah, tanpa bekerja, tanpa bersosialisasi. Sebagai umat Muslim yang beradab dan beriman, mengapa tidak menanggapi kasus Ahok secara elegan. Tak perlu demo dengan memaki, provokasi bernada kebencian, dan mengintimidasi pihak yang berbeda pandangan. Cukup dengan menuntut dia minta maaf depan publik dan tidak memilih dalam kontes. Sebuah sanksi sosial yang jauh lebih fair di mata saya.

Bersatu melawan Ahok sama sekali bukan soal kebangkitan umat Muslim, tapi soal mengalahkan lawan politik yang berbeda agama. Perhatikan, kata ‘lawan politik’. Apapun yang berkaitan dengan politik, sangat mungkin mengorbankan segala untuk mencapai kepentingan, termasuk agama dan kemanusiaan. Seorang muslim dengan mudah dikafirkan ketika ia berbeda pandangan dan mengaku tak tahan dengan kaum yang katanya tengah mati-matian membela agama. Semudah itulah pelanggaran kemanusiaan terjadi karena faktor politik.

Dalam kasus Ahok, saya yakin bahwa kekhilafan katanya dibesar-besarkan oleh pihak lawan politik untuk menjatuhkannya dalam Pilkada DKI. Saya dikelilingi oleh suami dan keluarganya yang kerap ikut memberi nada sumbang tentang sosok Ahok. Kata penista agama, anjuran tidak memilih penista agama, tulisan bernada kebencian, kerap muncul dalam grup whatsapp keluarga. Namun jika saya berpendapat lain tentang hal ini, maka saran yang disampaikan ke saya : Cobalah belajar agama lebih lagi. Nutup aurat saja belum. Rajin ngaji aja dulu.  Dari sini, saya jadi mempertanyakan: apa mungkin semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin mati pula rasa kemanusiaan di dalamnya? Sebuah pertanyaan yang menegaskan kembali judul tulisan ini: ketika agama tak sejalan dengan kemanusiaan.

Advertisements
Seriously?

Melek Traveling Ketimbang Properti

 Go. At least one a year, to a place you have never been before.

There’s no more reason, go travel and see the world.

No matter where I go, travel is my destination.

Quit your job and go travel.

Book a ticket and just leave.

Just Go. Travel.

You’ll ever go until you go –Your Passport–

Belakangan, saya sering melihat ajakan traveling di laman depan facebook. Lewat sebaran poster atau meme yang disebarkan akun ke akun. Pun, lewat iklan promo tiket murah dari maskapai penerbangan. Semua kalimatnya hampir serupa, impulsif namun dikemas secara bijak. Seakan punya daya tarik magis yang membuat saya (juga kita) mengiyakan dan ingin segera menenteng koper. Belakangan lagi, saya juga punya seorang kawan yang senang sekali posting kegiatan travelnya. Lengkap dengan foto dan caption berisi kata-kata pencerah atau motivasi. Intinya, ya masih seputar ajakan traveling dan manfaatnya. Tawaran menggiurkan serupa juga kerap dijual oleh beberapa fanpage traveling yang kerap menyajikan gambaran destinasi wisata dengan konsep fotografi yang apik. Istilah lainnya, instagramable. Salah satu artikel dalam situs jalan-jalan yang saya temukan memuat judul yang mengandung umpan seperti “Karena Dunia Nggak Seluas Daun Kelor, Pergilah Ke Luar Negeri Minimal Sekali Seumur Hidup”. Dan di bagian tengah artikel tersebut bahkan memuat kutipan yang juga menggelitik dan lagi-lagi berkesan impulsif bagi saya :

Travel while you’re young and able. Don’t worry about the money, just make it work. Experience is far more valuable than money will ever be.” 

“Pergi selagi muda dan mampu. Ga perlu mikirin duit, yang penting jalan. Pengalaman jauh lebih berharga ketimbang uang.”

Generasi Millennial dan Tren Traveling

Sebelum cerita lebih jauh, saya merasa perlu menekankan definisi millennial lebih dulu. Beberapa literatur mengemukakan batasan usia yang beda-beda tipis dari setiap generasi. Misalnya dalam buku Gen Y Now: Millennials and the Evolution of Leadership (2014) oleh Buddy Hobart dan Herb Sendek, generasi millennial adalah yang lahir antara tahun 1977-1995. Sementara dalam buku The Millennials: Connecting to America’s Largest Generation (2011) oleh Thom S. Rainer dan Jess W. Rainer, generasi millennial adalah yang lahir antara tahun 1980-2000. Rentang waktu yang kedua tampaknya lebih banyak dijadikan rujukan meski saya tak ingin terlalu ketat juga menjadikannya pedoman. Dengan memberikan toleransi di awal dan penghujung tahun, saya menganggapnya sebagai masa-masa transisi. Misal, secara usia, saya beda 3 tahun dengan kakak nomor dua. Tapi secara akademis, kami hanya beda 2 angkatan sehingga lingkungan pergaulan dan tren yang kami ikuti dapat dikatakan masih sama. Dengan demikian, saya coba menggabungkan batasan dari kedua literatur di atas sehingga mendapatkan rentang tahun kelahiran millennial yang lebih panjang yakni dari tahun 1977-2000. Lalu, jika boleh meminjam penggolongan yang dilakukan oleh Yoris Sebastian dalam bukunya, Generasi Langgas: Millennials Indonesia, saya akan merujuk pada millennial golongan ke-3 yaitu The Family Millennials dan golongan ke-2 yaitu The Working Millennials. Mengapa? Karena kedua golongan inilah yang secara umum sudah berada pada tahap aman pertama kehidupan, yakni punya pekerjaan. Artinya lagi, punya penghasilan sebagai modal awal untuk memenuhi kebutuhan.

Generasi millennial pun tak dapat dipisahkan dari tren traveling. Dalam setahun, mereka dapat berlibur lebih dari satu kali. Hasil polling terbaru dilakukan oleh majalah Femina pada 745 responden berusia 18-36 tahun. Hasilnya, 77 persen mengaku melakukan liburan 1-3 kali setiap tahun; 16 persen berlibur 4-6 kali, 7 persen sisanya berlibur setiap bulan. Ini belum ditambah lagi dengan aktivitas libur dadakan yang cenderung dilakukan oleh wisatawan millennial Indonesia (sekitar 31 persen) seperti disebutkan dalam artikel Viva berdasarkan data dari Singapore Tourism Board.

Traveling dalam Negeri

Data dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia mencatat bahwa dari tahun 2001-2013 terjadi peningkatan jumlah perjalanan yang dilakukan wisatawan nusantara secara bertahap, rata-rata sebesar 1-3 persen. Untuk tahun 2013, misalnya tercatat ada sekitar 250 juta kali perjalanan atau meningkat 1,93 persen dari tahun sebelumnya. Masih pada tahun yang sama, kelompok usia yang melakukan perjalanan terbanyak dapat dibagi menjadi 3 yakni: 1) usia 35-44  tahun sebesar 19,6 persen ; 2) usia 25-34 tahun sebesar 17,8 persen ; dan 3) < 15 tahun sebesar 21,1 persen. Kelompok ke-3 dapat diabaikan dengan pertimbangan kelompok ini adalah anak-anak dari dua kelompok sebelumnya yang bepergian mengikuti orangtuanya. Dengan demikian, mari fokus pada kelompok 1 dan kelompok 2 yang rentang usianya dapat dimasukkan ke dalam 2 golongan sebelumnya: the working millennials dan the family millennials. Dalam sekali perjalanan wisata dalam negeri, rata-rata biaya yang dikeluarkan adalah sekitar Rp 700-800 ribu per orang. Biaya ini sudah mencakup akomodasi, jasa pariwisata, konsumsi, belanja, angkutan, hiburan/rekreasi, dan lainnya. Ini tentu biaya paling minimal yang bisa dijangkau. Karena jika berbicara kelas menengah dan menengah ke atas, besarannya akan jauh bertambah mengikuti fasilitas premium yang dipilih.

Traveling Luar Negeri

Mengutip artikel bisniswisata.co.id, Data World Tourism Organization (WTO) mencatat jumlah wisatawan Indonesia yang bepergian ke luar negeri pada tahun 2015 adalah sebesar 6,31 juta wisatawan. Sementara itu dalam artikel sindonews, survei berjudul TripBarometer yang dilakukan oleh situs perjalanan terbesar di dunia, TripAdvisor mencatat bahwa pada tahun 2013, wisatawan Indonesia rata-rata menghabiskan Rp 30,842 juta. Sayangnya, data tentang kelompok usia yang melakukan perjalanan keluar negeri belum dapat diketahui secara pasti. Namun sebagai informasi umum, menurut studi yang dilakukan oleh Visa, rumah tangga di seluruh dunia yang memiliki rata-rata pendapatan berkisar US$ 20.000 per tahun merupakan kontributor terbesar dalam 90 persen pengeluaran internasional orang yang bepergian saat ini. Jika merujuk pada hasil temuan karir.com, hanya sekitar 17 persen millennial yang memiliki penghasilan minimal Rp 7,5 juta per bulan (setara US$ 6758). Kalaupun digabung dengan penghasilan istri yang setara nilainya maka satu rumah tangga millennial memiliki penghasilan Rp 15 juta per bulan (setara US$ 13517). Artinya, rumah tangga millennial yang mampu bepergian keluar negeri meskipun ada namun jumlahnya masih belum signifikan.

Travel vs Properti

Masih soal hasil survei tahun 2016 yang dilakukan oleh situs karir.com dan rumah123.com, disebutkan bahwa generasi millennial (lahir tahun 1981-1994) Jabodetabek hanya dapat mencicil rumah dengan kisaran harga tertinggi Rp 300 juta. Itupun jika memiliki penghasilan minimal Rp 7,5 juta dengan perhitungan cicilan KPR 30 persen gaji atau sekitar Rp 2,2 juta per bulan. Sementara faktanya, hanya sekitar 17 persen profesional millennial yang memiliki penghasilan Rp 7,5 juta. Sayangnya, hanya tersisa 1 persen hunian yang harganya berkisar Rp 300 juta dan letaknya pun di pinggiran Jakarta. Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik mencatat pada tahun 2015, kepemilikan rumah milik sendiri baru mencapai 51,09 persen di provinsi DKI Jakarta. Ini mencakup semua lapisan generasi sehingga jika dibagi-bagi lagi menurut kelompok usia, persentase generasi millennial dalam hal kepemilikan rumah masih terbilang kecil.

Sebagai salah satu yang tergolong ke dalam generasi millennial, saya sedikit ‘terbakar’ oleh temuan di atas. Bagaimana tidak? Rumah adalah kebutuhan primer yang sejatinya dipenuhi oleh semua orang. Masih ingat dong dengan si tiga serangkai sandang, pangan, papan (meski bagi saya pribadi, poinnya tambah satu: pendidikan). Tergelitik pada awalnya, saya lantas ingin mengaitkan lemahnya daya beli rumah generasi millenial dengan tren bepergian yang belakangan semakin marak. Kenapa bukan mempersoalkan gaya hidup pada umumnya atau masalah pemenuhan kebutuhan? Ah, kalau yang ini, sudah mesti dialami oleh hampir semua lapisan generasi, bukan hanya millennial.

Keinginan untuk bepergian dalam pola pikir millennial sangat dipengaruhi oleh akses informasi yang tanpa batas, melalui internet dan didukung oleh media yang kompatibel seperti ponsel pintar. Dalam buku What is Psychology: Essentials, Ellen E. Pastorino dan Susann M. Doyle-Portillo (2012) mencantumkan hasil penelitian Pew Research Center tahun 2010 yang menyebutkan ketimbang generasi sebelumnya, generasi millennial punya kecenderungan lebih besar untuk terikat dengan ponsel. Jika generasi X hanya sekitar 68 persen, baby boomers sekitar 50 persen dan silent generation sekitar 20 persen, maka sekitar 83 persen millennial terbiasa tidur dengan ponsel di sampingnya. Ini memungkinkan mereka untuk browsing lebih dulu sebelum terlelap.

Dalam buku Brand Activation: Implementing the Real Drivers of Sales and Profit (2016) oleh Alex McKay, Graham Brown, Neale Skalberg, disebutkan bahwa generasi millennial adalah generasi yang mendapat banyak sekali kemudahan dalam hidupnya. Sebagai contoh, pagi tadi saya bertemu teman yang cerita karena tak tahu (malas mencari tahu tepatnya) di mana tempat membeli kapur sirih, akhirnya dia pesan di toko online yang kebetulan jual. Di kali lain, adik ipar saya yang malas disuruh beli kue kesukaan ibunya (karena alasan macet dan tokonya yang selalu ramai) memutuskan untuk pesan lewat aplikasi Go-Food. Dan beberapa saat sebelum menulis ini, saya sempat melihat video iklan yang mengusung kampanye Hidup Tanpa Batas. Pesannya seputar kemudahan hidup yang didapat dengan memakai jasa antar jemput dan titip beli dari Go-Jek.

Masih menurut Alex McKay, Graham Brown, Neale Skalberg, segala kemudahan itu menciptakan generasi yang cenderung menjadi konsumtif, impulsif, dan kurang sabar. Biasanya juga kurang toleransi dan malas menunggu/antri. Karakter ini berperan besar bagi millennial (khususnya golongan pekerja dan belum berkeluarga) dalam menyikapi informasi terkait wisata yang tersuguh di depan mata apalagi informasi jalan-jalan dan hiburan sangat mudah tersebar secara viral. Tak heran jika mereka jadi mudah ikut-ikutan dan tak segan memakai tabungan yang tadinya diposkan untuk kebutuhan lain. Bagi sebagian orang, ini bukan masalah jika didukung dengan finansial yang memadai. Masalah baru muncul bagi sebagian lainnya yang kerap tergoda untuk bepergian namun harus mengorbankan salah satu dari kebutuhan primer, dalam hal ini papan atau properti. Tak dapat dipungkiri, sendiri ataupun bersama keluarga, melakukan perjalanan itu selalu membutuhkan anggaran yang besar. Untuk tingkat penghasilan minimal Rp 7,5 juta/bulan (yang dinilai mampu mencicil rumah), keinginan berlibur tak bisa sering-sering diwujudkan. Cukup sekali setahun memanfaatkan jatah cuti untuk refreshing. Apalagi, yang punya penghasilan di bawah itu.

Mengikuti tren traveling tanpa mencemaskan uang (seperti pada ajakan impulsif di atas) rasanya kurang tepat. Tapi, saya tidak akan mengklaim itu sebagai tindakan yang salah karena toh setiap orang memiliki prioritas. The Washington Post menyebutkan hasil survei dari Fannie Mae’s National Housing mencatat 93 persen dari kelompok usia 25-34 tahun yang masih menyewa rumah mengaku sangat ingin memiliki rumah sendiri. Dan bagi para millennial secara umum, rendahnya kesadaran untuk memiliki properti kurang lebih berakar dari sumber yang sama: ketidakmampuan secara finansial. Hal ini juga berlaku pada millennial Indonesia. Hanya sebagian kecil pekerja millennial yang memiliki posisi, pekerjaan, dan penghasilan yang bagus. Sisanya masih harus berjuang menemukan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Meskipun uang adalah alasan utamanya, namun millennial boleh saja mengelak dari kenyataan ini dan bersembunyi di balik mitos lama, bahwa punya rumah itu urusan nanti kalau sudah menikah. Seorang teman (perempuan) bahkan pernah mengaku meski ia mampu membeli rumah, namun baginya rumah adalah sesuatu yang idealnya disiapkan oleh suaminya kelak jika ia telah menikah. Dan bagi mereka, menikah justru adalah hal yang ingin ditunda karena alasan ingin fokus berkarir atau ingin menikmati hidup lebih dulu (salah satunya lewat traveling).

Di samping itu, bagi para millennial, pola pikir yang berlaku adalah membeli rumah lewat KPR artinya sama dengan memiliki tabungan beku. Penghasilan tiap bulan yang didapat, sekitar 30 persen bagiannya merupakan tabungan mati yang harus disetorkan sebagai cicilan KPR. Padahal jika ‘tak terkunci’, dapat digunakan untuk memuaskan gaya hidup dan pelesir sampai bulan berikutnya. Hal ini sejalan dengan hasil survei CBRE Global Research Oktober 2016 seperti dikutip dari situs rumah.com yang menyebutkan millennial lebih memilih menghabiskan 1/4 dari penghasilan untuk hiburan dan berbelanja. Bahkan, frekuensinya cukup sering, rata-rata antara 7-9 hari per bulan.

Ditambah lagi, tidak adanya titik temu antara kemampuan finansial dengan model rumah idaman. Menurut Wasudewan, Country Manager rumah.com, hunian masa depan yang ingin dimiliki oleh generasi millennial harus sesuai standar gaya hidup yang terbilang tinggi,. Misal, kualitas terbaik, tipe rumah luas, fasilitas lengkap (dekat mal, sekolah favorit, rumah sakit), dan lokasi strategis yang artinya waktu tempuh lebih cepat ke tempat kerja. Hunian dengan spesifikasi ini tentu tak bisa lagi dijangkau hanya dengan Rp 300 juta.

Pada akhirnya, setiap generasi akan berhadapan pada persoalan yang sama: bagaimana caranya memenuhi kebutuhan. Bagi generasi millennial saat ini, persoalan itu akan dapat terjawab jika mereka mau kembali pada definisi kebutuhan primer. Memprioritaskan punya rumah, sedini mungkin plus menurunkan standar gaya hidup. Artinya, menyesuaikan spek hunian dengan ukuran kantong. Punya ‘tabungan beku’ berbentuk rumah jauh lebih penting ketimbang sering bepergian lantaran merasa termotivasi untuk sesaat. Apalagi, kalau hanya untuk pamer foto atau ganti foto profil di tempat wisata baru.

Seriously?

Made in China : Kualitas atau Inovasi?

Suatu waktu, saya mendengar keluhan dari pak suami yang baru membeli mainan untuk anak-anak. Lantaran tak tahu cara mainnya, si bapak rada komplain, “Apa sih mainan yang dibikin China ini?” Padahal cara mainnya simpel banget, kan tertera di kemasan. Mainan yang dimaksud berupa kapsul-kapsul yang kalau direndam dalam air, akan berubah jadi aneka bentuk, seringnya sih binatang. Namun sama si bapak itu tadi, kapsulnya tidak langsung dicemplungin, tapi dibuka dulu. Mungkin karena proses perendaman yang salah itu, maka hasil binatangnya jadi kurang sempurna. Entahlah. Yang jelas, pikiran saya saat itu inginnya nyeletuk, “Produk China itu, yang lebih cocok dikomentari adalah kualitasnya, bukan ide penciptaannya.”

Mempertanyakan kualitas produk buatan China memang lebih pas rasanya. Dalam bukunya, Enough to Make You Sick : Tainted Counterfeit Imports, Jerry A. Grunor, memaparkan banyak skandal yang ditimbulkan oleh produk China di Amerika Serikat. WorldNetDaily, sebuah studi oleh pemerintah tahun 2007 melaporkan bahwa Consumer Product Safety Commision (CPSC) telah menarik 152 produk impor dari pasaran, 107 diantaranya adalah made/manufactured in China. Dalam temuan ini, tak hanya soal kualitas produk yang dikeluhkan, tapi juga risiko lain dari segi keamanan. Dalam komoditas produk mainan misalnya, sebanyak 1,5 juta buah kereta Thomas and Friends ditarik pada bulan Juni 2007. Pasalnya, cat yang digunakan adalah cat murahan yang mengandung zat merkuri. Fakta ini cukup mengejutkan para orangtua yang sudah terlanjur memfasilitasi anak-anak dengan mainan ini. Lebih lagi, mengingat mainan ini sudah dijual sejak Januari 2005 hingga Juni 2007 lewat distributor RC2, sebuah perusahan AS di Illinois.

Masih menurut Grunor, ada 3 mainan lain yang diproduksi di China yang tercatat ditarik penjualannya: 1) Mainan Kids Station bernama Little Tikes Chit’N Chat Toy Cell Phones. Ponsel mainan ini tercatat menimbulkan 3 kasus anak tertelan komponen kecil ponsel yang mudah patah atau lepas; 2) Mainan figur Floppy Friends Horse Toys yang diimpor oleh Toy Investments, Inc di Washington. Sama seperti sebelumnya, mainan ini menggunakan cat yang mengandung merkuri; 3) Mainan helikopter remote yang bernama Sky Champion. Helikopter indoor wireless ini diimpor oleh Tradewinds International Enterprises, Inc., San Fransisco sempat beredar selama Juni – November 2007. Menggunakan baterei (rechargable) yang berisiko menyebabkan kebakaran. TWIE sudah menerima 2 laporan terkait kebakaran ringan tanpa cidera.

Sebagai tindak lanjut dari kampanye inspeksi beberapa negara sejak Juni 2007,  direktur General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine, Li Changjiang mengambil langkah setelah lebih dulu bertemu dengan EU Consummer Commissioner Meglena Kuneva di Beijing. Pada Juni 2008, Li mengumumkan pencabutan izin ekspor 700 pabrik dari total 3.540 pabrik mainan di China. Izin dicabut setelah perusahaan dinilai gagal dalam menjaga standar keamanan produknya.

Namun meski masalah kualitas sempat marak di tahun 2007, tampaknya geliat produksi dan ekspor mainan China tidak terpengaruh. Menurut jurnal Global and China Toy Industry Report tahun 2010, China tetap menjadi produsen sekaligus eksportir mainan terbesar dunia. Sekitar 2/3 mainan di dunia diproduksi di China. Tahun 2009, nilai ekspor mainan mencapai $7,8 milyar dengan sentra produksi dan ekspor tersebar di beberapa wilayah. Ada sekitar 26.000 perusahaan mainan yang tersebar di seluruh China, baik meliputi produsen, distributor, maupun pengecer. Sentra produksi berada di Guangdong sebagai pusat mainan elektrik dan plastik, Jiangsu dan Shanghai sebagai pusat mainan mewah, Zhejiang sebagai pusat mainan kayu, dan Shandong.

Dari pencapaian dalam hal kuantitas, lantas apakah produksi mainan China berkembang pesat karena giatnya produsen China berinovasi? Belum tentu. Muncul kecurigaan yang tinggi bahwa barang ekspor China tak lahir dari ide asli perancangnya. Aspek inovasi akan terindahkan mengingat China tercatat memiliki kasus pelanggaran dan pembajakan terhadap hak properti intelektual terbesar di dunia. Tindak pemalsuan, peniruan, dan pembajakan yang terjadi pada hampir semua komoditas menempatkan China pada peringkat pertama negara yang memiliki tingkat pembajakan terbesar dunia. Disusul oleh Rusia pada peringkat kedua dan Taiwan pada peringkat ketiga, seperti termuat pada buku Piracy and the State: The Politics of Intellectual Property Rights in China (2009) oleh Martin K. Dimitrov. Istilah Chinese Fake Brands pun muncul yaitu istilah populer yang sering dipakai untuk merujuk pada produk-produk imitasi China.

Menariknya, pembajakan di China bukan bertumbuh subur dengan sendirinya.Dalam buku Counterfeiting and China’s Economic Development , Daniel C.K. Chow mengemukakan adanya dukungan pemerintah lokal terhadap bisnis barang bajakan seperti pada sentra produksi di daerah Selatan China yaitu Guandong dan Provinsi Fujian. Keduanya merupakan penerima foreign direct investment  meski diketahui berasal dari organisasi mafia Hong Kong dan Taiwan. Pemerintah lokal juga berperan sebagai investor seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Yiwu dengan mendirikan Zhejiang China Small Comodities City Group (CSCG) tahun 1982. Ini adalah sebuah pasar grosir yang mengkhususkan pada perdagangan komoditas kecil. CSCG terus tumbuh dan menyokong penerimaan pajak oleh pemerintah kota karena CSCG adalah pembayar pajak terbesar serta penyerap tenaga kerja yang signifikan seiring produksinya yang meningkat. Dengan pertimbangan ini, penghentian terhadap produksi barang bajakan hanya akan menimbulkan gejolak sosial dan protes pemerintahan. Sebuah kondisi yang sangat dicemaskan oleh China karena pemerintah sendiri belum bisa menanggung dan memberikan lapangan pekerjaan serta menyejahterakan seluruh penduduknya.

Oleh karenanya, mengabaikan aspek inovasi dari produk mainan China rasanya sah-sah saja. Dalam hal pembajakan mainan, regulasi dan kontrol kualitas dasar yang sangat diutamakan –khususnya oleh negara-negara maju seperti AS dan Eropa– betul-betul ditiadakan. Misalnya dalam hal komposisi ukuran, komponen, kekuatan bahan, penggunaan cat warna, hingga manajemen risiko yang disesuaikan dengan perilaku anak terhadap mainannya. Para pembajak tidak akan perlu repot mengimplementasikan itu semua ke dalam hasil produksinya. Jauh lebih penting untuk fokus pada tampilan serupa yang mirip aslinya tapi dengan proses produksi yang mudah juga murah. Saya sendiri, sebagai konsumen, tidak perlu ambisius untuk mencela produk China. Toh saya punya kendali atas apa yang saya inginkan untuk dimiliki, tidak membabi buta. Terlepas dari harganya yang terjangkau atau tidak, saya mestinya juga punya tanggungjawab untuk menyortir semua mainan yang akan diakses oleh anak-anak saya. Pun mengawasi bagaimana cara mereka memperlakukannya.